Mendagri imbau ASN sosialisasikan partisipasi Pemilu ke masyarakat

REPORTED BY: Insan Praditya

Mendagri imbau ASN sosialisasikan partisipasi Pemilu ke masyarakat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengimbau seluruh Humas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mensosialisasikan masyarakat agar idatang ke TPS untuk kut berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) 2019. 

Hal itu diinstruksikannya untuk mencegah kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih pemimpin di pesta demokrasi tersebut, sehingga masyarakat dapat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tugas humas menyampaikan hak suara dijaga WNI untuk bisa hadir di TPS, di tingkat partisipasi, sangat penting mementingkan proses pilpres yang akan datang. Kita terus kampanye untuk menggerakkan masyarakat di daerah untuk mau datang ke TPS,"  katanya di Rakornas Bidang Kehumasan dan Hukum se-Indonesia, di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (11/02/2019). 

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan peran kepala daerah juga berfungsi untuk menjadi juru bicara yang baik dalam mensosialisasikan pemilihan umum. Hal ini berlaku baik untuk pileg maupun pilpres 2019.

"Ingin menegaskan bahwa humas di daerah jangan hanya meliput berita kegiatan kepala daerah, tapi harus bisa jadi juru bicara, baik pemerintah pusat dan daerah siapa pun prisiden, siapa pun gubernurnya wajib untuk menyuarakan apa yang dikerjakan oleh pemerintah," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan dalam Rakornas bidang kehumasan dan hukum ini terdapat 514 humas dan 34 biro humas Indonesia di tingkat provinsi. Selain itu, Tjahjo juga berpesan pada biro hukum agar memberikan masukan untuk kepala daerah terkait APBD. 

"Dengan biro hukum harus memberikan masukan yang detil baik diminta atau tidak diminta kepada pengguna anggaran khususnya yang terkait tentang perencanaan anggaran dan lingkungan hidup," jelasnya.

Jadi siapapun walikota, bupati, gubernur, harus diberikan masukan-masukan sebelum teken kontrak dengan DPRD menyangkut APBD. Masalah anggaran yang harus kita lebih fokus dan tertib," tutupnya.

PKS: Tak perlu buang waktu tentukan wagub DKI
Fadli Zon tuding Jokowi bohong terkait impor jagung
Prabowo sebut penahanan Ahmad Dhani dilatari dendam politik
Kubu Prabowo tuding pernyataan Jokowi soal jalan desa tak sesuai fakta
Bawaslu usul pendukung di ruang debat dikurangi, ini kata kubu Prabowo
Netralitas PNS dan TNI jadi tolok ukur keberhasilan pemilu
KPK didesak minta maaf atau bayar denda Rp10 triliun
Ma'ruf Amin minta Sandi tak sungkan untuk menyerangnya dalam debat
BPN beber pelanggaran Kubu Jokowi saat debat
Demokrat siap laporkan Jokowi jika langgar aturan debat
Konsep ketuhanan Marapu, agama asli Pulau Sumba
Juara Dunia enam kali ini bangga jadi rival terberat Valentino Rossi
Refleksi Hari Keadilan Sosial Sedunia bagi perempuan
Tim DPR temukan pasokan listrik Bali kritis
IHSG kembali menguat dekati 6.500
Fetching news ...