News Law

KPK didesak minta maaf atau bayar denda Rp10 triliun

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

KPK didesak minta maaf atau bayar denda Rp10 triliun Aliansi Pemuda Papua Indonesia (APPI) berdemonstrasi di Gedung KPK, Selasa (19/02/2019).

Massa mengatasnamakan Aliansi Pemuda Papua Indonesia (APPI) pun menyambangi lembaga antirasuah guna mendesak Ketua KPK Agus Rahardjo supaya datang ke Papua dan segera meminta maaf kepada masyarakat adat juga kepada Gubernur Lukas Enembe atau membayar denda Rp10 triliun.

"KPK berupaya melakukan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajarannya, KPK harus segera minta maaf. Jika tidak, maka menerima konsekuensinya," tegas Koordinator aksi Otis Iryo, Selasa (19/2/2019).

Menurut demonstran, angka Rp10 triliun itu merupakan denda adat karena KPK diduga hendak mengkriminalisasi Gubernur Papua Lukas Enembe. Denda adat ini kerap diterapkan masyarakat adat Papua untuk menyelesaikan sejumlah masalah di antara warga, mulai dari pencemaran nama baik, perkawinan, perebutan hak, hingga perang suku.

“Secara konstitusi denda adat ini diakui di Indonesia berdasarkan Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4,” kata Otis.

Lebih lanjut, Otis menyebut KPK telah mempermalukan Gubernur Papua di mata publik, padahal Lukas Enembe merupakan salah satu Kepala Suku besar di wilayah hukum adat Papua. 

"Rakyat Papua sangat marah. Ini menyangkut harkat, martabat, dan wibawa pemimpin kami yang telah direndahkan oleh KPK," sebutnya.

Menurutnya, denda adat masih berlaku di Papua yang meliputi 5 wilayah hukum adat: Ahim Ha, Lapago, Meepago, Mamta dan Saeran.

Dalam aksinya, massa mengirimkan karangan bunga kepada KPK dengan tulisan "KPK Pilih Minta Maaf ke Rakyat Papua atau Bayar Denda 10 T ???"

Dikatakan Otis, kejadian di Borobudur 2 Februari lalu menjadi bukti tindakan penyidik KPK grusa-grusu tanpa disertai bukti permulaan yang cukup, sehingga terkesan memiliki muatan politis. KPK, kata dia, seharusnya bisa betul-betul membuktikan pemberantasan korupsi secara profesional, adil, serta tak mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu.

"Jangan-jangan ada udang di balik batu, sehingga ada aroma politis saat melakukan operasi tersebut. Kami ingatkan agar KPK tidak macam-macam. Jjangan jadi corong politik dengan melakukan pembunuhan karakter," pungkasnya.

DPR soroti hak politik narapidana dan warga binaan
Fadli Zon: Wiranto super ngawur
Prabowo kampanye di Makassar, Sandiaga di Jawa Tengah
IHSG ditutup menguat di level 6.501
Mayoritas pemilih tidak tertarik janji capres
Usai Romy dicokok KPK, PPP yakin bangkit
Kubu Jokowi akan yakinkan swing voters di kampanye terbuka
Komnas HAM sebut pemerintah umbar janji ke korban gempa Sulteng
Daftar kesalahan berkirim email resmi
PDIP ingin Golkar rebut posisi kedua dari Gerindra
PDIP: Prabowo-Sandi hanya naik 4 persen padahal sudah pakai fitnah dan hoaks
DPR setujui dua nama calon hakim konstitusi
IHSG berpotensi menguat hari ini
BPN: Jokowi kehilangan kepercayaan dari masyarakat
Rapat Paripurna sepi, ini alasan Wakil Ketua DPR
Fetching news ...