Ideas

DPR tetapkan nama komisioner LPSK

REPORTED BY: Insan Praditya

DPR tetapkan nama komisioner LPSK Gedung DPR-MPR-DPD RI

Komisi III DPR RI menetapkan 7 nama komisioner baru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2018 – 2023. Ketujuh nama itu didapatkan setelah menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada 14 calon komisioner selama 2 hari.

“Berdasarkan keputusan Komisi III DPR RI telah disepakati tujuh nama yang terpilih, terlepas dari kekurangan dan kelebihan,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa saat memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rabu (5/12/2018).

Ketujuh komisioner yang terpilih ialah  Hasto Atmojo Suroyo,  Achmadi, Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, Edwin Partogi Pasaribu, Livia Istania DF Iskandar,  Maneger Nasution, dan Susilaningtias.

Desmond mengatakan, mereka dipilih berdasarkan pemahamannya yang komprehensif terhadap tupoksi LPSK. Menurutnya, LPSK harus mempunyai keberanian untuk melindungi keselamatan saksi dan korban, bahkan sejak proses proses peradilan pidana.

“LPSK wajahnya  harus mampu memberikan rasa aman kepada saksi dan korban untuk melindungi akibat dari kesaksiannya. LPSK juga harus mampu mengontrol penegakkan hukum yang tidak benar sehingga saksi dan korban merasa terlindungi oleh hukum, itulah standar kami dalam memilih,” jelas Desmond.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya dari ketujuh nama tersebut tidak memenuhi dua dari enam unsur kriteria Komisioner LPSK. Kedua unsur itu adalah Kejaksaan dan Kementerian Hukum.  

“Bahwa komposisi Komisioner LPSK itu mewakili Kepolisian, Kemenkum HAM, Kejaksaan, Akademisi, Advokat dan LSM. Tetapi unsur eks Kejaksaan dan Kemenkum HAM yang dikirim Pansel kesini tidak ada,” ujar Arsul.

Kendati demikian, Arsul menjamin kurangnya dua unsur tersebut tidak akan mengganggu kinerja Komisioner LPSK yang baru. “Saya harap tidak akan mengganggu karena itu merupakan posisi ideal, bukan keharusan. Kita harus berprasangka baik juga ke pansel. Bisa saja mereka tidak kirimkan dua unsur itu karena memang tiada ada yang qualified atau tidak ada pelamarnya,” imbuh Arsul.

 

 

<span style=" saya=" "="" harap="" tidak="" akan="" mengganggu="" karena="" itu="" merupakan="" posisi="" ideal,="" bukan="" keharusan.="" kita="" harus="" berprasangka="" baik="" juga="" ke="" pansel.="" bisa="" saja="" mereka="" kirimkan="" dua="" unsur="" memang="" tiada="" ada="" yang="" qualified="" atau="" pelamarnya,&rdquo;="" imbuh="" arsul.=""

TKN pertimbangkan gelar pidato kebangsaan ala Jokowi
Arus modal masuk berpotensi buat IHSG naik hari ini
Kemendikbud tak ingin ada sekolah favorit
Ini tiga ciri pemerintahan Jokowi otoriter menurut Amien Rais
 Lagu Jogja Istimewa dijiplak pendukung Prabowo, Ini respons Kubu Jokowi
PKS nilai pidato Prabowo tepis anggapan pesimisme
Kubu Prabowo minta KPK periksa Tjahjo Kumolo terkait kasus Meikarta
Aktivis 98 desak negara serius tuntaskan kasus penculikan dan pelanggaran HAM
BPN bantah pidato Prabowo nihilkan prestasi Indonesia
Kubu Jokowi nilai Prabowo hanya daur ulang isu lama
Cinta dan kehilangan
Medan, Bandar Lampung dan Manado juara kota terkotor
Fahri Hamzah nilai pidato Prabowo gagal
PKS: Pidato Prabowo terlalu lama
Prabowo sebut SBY sebagai mentornya di pilpres 2019
Fetching news ...