KPK harap politisi dicabut hak politiknya jika korupsi

REPORTED BY: Insan Praditya

KPK harap politisi dicabut hak politiknya jika korupsi Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengharapkan para politisi untuk dicabut hak politiknya untuk dipilih dan memilih jika terbukti bersalah dalam perkara korupsi. Lembaga antirasuah tersebut memandang pencabutan hak politik menjadi salah satu cara memberikan efek jera kepada politikus yang korupsi.

"Pencabutan hak politik ini penting, bahkan KPK berharap ini bisa menjadi standar di seluruh kasus korupsi yang melibatkan aktor politik‎," ujarnya kepada wartawan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (07/12/2018).

Febri mengatakan pencabutan hak politik seluruh aktor politik, baik kepala daerah maupun anggota dewan yang terlibat korupsi penting dilakukan lantaran mereka telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Politisi tersebut perlu diberikan sanksi tambahan selain pidana pokok.

"Sehingga wajar kalau hak politiknya dicabut hingga waktu batasan tertentu‎," kata Febri.

Berdasarkan catatan KPK pada September lalu, terdapat 26 terpidana korupsi yang telah dicabut hak politiknya. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun kebanyakan berlatar pejabat legislatif dan eksekutif.

Seperti diketahui sebelumnya, Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta mencabut hak politik Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola selama lima tahun. Dia juga divonis enam tahun penjara dan denda Rp.500 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti melakukan suap terhadap anggota DPRD Jambi.

Tidak hanya itu, terdakwa korupsi yang dicabut hak politiknya antara lain mantan Ketua DPR Setya Novanto selama lima tahun, Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari selama lima tahun. Wali Kota nonaktif Kendari Adriatma Dwi Putra dan mantan Wali Kota Kendari Asrun selama dua tahun.
    
   

Saudi pertimbangkan usulan Kemenag terkait jalur cepat haji
IHSG berpeluang menguat hari ini
Membangun infrastruktur tanpa utang, pelajaran untuk Sandi dan Sri
PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
BPN pindah ke Jateng, ini kata Hanura
Fetching news ...