Kinerja DPR tak efektif, PSI tuntut transparansi anggaran

REPORTED BY: Insan Praditya

Kinerja DPR tak efektif, PSI tuntut transparansi anggaran Gedung DPR-MPR-DPD RI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai kinerja DPR periode 2014-2019 tidak efektif. Politisi PSI, Rian Ernest mengungkapkan kinerja DPR tahun ini tak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya, hanya 6 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk prioritas Prolegnas yang disahkan DPR dari 52 RUU.

"Pada 2017, hanya 6 dari 52 RUU yang masuk prioritas prolegnas yang disahkan oleh DPR- Rl. Tahun sebelumnya hanya 7 dari 47 RUU," kata Rian saat ditemui wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (07/12/2018).

Menurut Rian, anggaran DPR RI naik dari Rp.4,2 triliun menjadi Rp.5,7 triliun, sementara Undangan-undangan yang diselesaikan sedikit. Ia menilai kinerja DPR tidak berjalan dengan baik.

"Artinya DPR kita semakin tidak efisien dilihat dari sisi anggaran dibandingkan dengan Undang-undang yang dihasilkannya," ujarnya.

Selanjutnya, Rian mengatakan di luar fungsi legislasi, DPR juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Namun, menurutnya kinerja DPR paling mudah dilihat dari fungsi legislasi ini.

"Kasarnya, dengan anggaran Rp.4,2 triliun tahun lalu, DPR dapat menghasilkan 6 untuk. Dengan tambahan biaya Rp.1,5 triliun, hasilnya malah turun menjadi hanya dua per tiganya saja," jelasnya.

Senada dengan itu, Politisi PSI Sigit Widodo mengungkapkan beberapa modus penghamburan uang rakyat oleh DPR salah satunya adalah kunjungan kerja yang tidak transparan. Ia meminta DPR membuka seluruh laporan anggaran kunjungan kerja.

"PSI 'Bersih-bersih DPR' meminta DPR-RI untuk membuka anggaran dan laporan seluruh kunjungan kerja di masa reses maupun di luar masa reses di dalam dan di luar negeri dan meminta agar DPR membuka seluruh biaya yang digunakan untuk rapat-rapat penyusunan RUU," pungkasnya.

 

Caleg Partai Berkarya digrebek saat selingkuhi perempuan bersuami
Saudi pertimbangkan usulan Kemenag terkait jalur cepat haji
IHSG berpeluang menguat hari ini
Membangun infrastruktur tanpa utang, pelajaran untuk Sandi dan Sri
PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
Fetching news ...