Ralat PDIP atas usul pembekuan KPK hanya basa-basi

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Ralat PDIP atas usul pembekuan KPK hanya basa-basi "Those who fight corruption should be clean themselves." - Vladimir Putin

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-Perjuangan), Hasto Krisdiyanto yang meralat pernyataan anak buahnya, Henri Yosodiningrat hanya basa-basi politik.

Pasalnya, masyarakat sudah telanjur mengetahui niatan politisi yang secara umum menghendaki bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang ingin di bekukan.

"Kita anggap saja ralat sebagai ucapan basa-basi yang ingin menutupi keinginan secara umum di kalangan politisi yang tidak menutup keinginan parpol terhadap KPK," kata Ray Rangkuti di D'Hotel, Manggarai, Jakarta, kemarin.

Selain itu, sikap partai pengusung Presiden Jokowi dan pendukung pemerintah sampai kini juga tidak tegas. Menurut Ray Rangkuti, PDI-P harus menunjukan sikap tegasnya, dibuktikan dengan cara menghentikan panitia khusus (Pansus) hak angket DPR, bukan malah meralat ucapan Henri Yosodiningrat.

"Bukan KPK yang dibekukan tapi angket itu yang dibekukan. Kalau mau ralatnya itu. Supaya PDIP sungguh-sungguh meralat ucapan anggota mereka," katanya.

Sebelumnya, anggota panitia angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henri Yosodiningrat menyerukan pembekuan KPK sementara waktu. Menurut Henri, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henri.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mendukung usulan tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar KPK tidak hanya dibekukan, tetapi dibubarkan.

Untuk pembubaran KPK ini, Fahri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Alasannya, banyak pelanggaran undang-undang dan peraturan internal yang dilakukan oleh KPK, sementara tingkat korupsi masih tetap tinggi.

Wakil Ketua Panitia Angket dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menambahkan, usulan pembekuan atau pembubaran KPK baru merupakan usulan pribadi anggota panitia. Panitia angket sejauh ini belum merampungkan rekomendasinya.

Pernyataan kader PDI-P sangat berbahaya

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany ikut mengecam wacana yang di gaungkan petinggi GRANAT, menurutnya wacana tersebut sangat berbahaya bagi keberadaan lembaga penegak hukum di indonesia.

"Wacana pak Hendri itu sangat berbahaya," katanya.

"Karena bagaimana mungkin satu lembaga yang memberantas koruptor dan pengusutannya itu 100% berhasil dan sukses malah mau dibekukan," lanjut Tsamara.

Selain itu, ia juga mempertanyakan dasar Henry melontarkan ucapan tersebut. "Kok bisa-bisanya itu diwacanakan akan dibubarkan," tuturnya.

Menurutnya, jika Lembaga yang sukses menangkap para koruptor itu dibekukan, bagaimana dengan lembaga-lembaga penegak hukum lain yang masih sangat kurang dalam hal kinerja dan wewenangnya.

Komitmen PDI-P tentang pemberantasan korupsi jadi tanyaan

Tsamara juga mempertanyakan komitmen pemberantasan antikorupsi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi partai asal Henry.

"Ini jadi pertanyaan kita. Komitmen partai nasionalis terhadap lembaga korupsi jadi pertanyaan kita," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta supaya ralat yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Krisdiyanto, itu harus segera dibuktikan dengan sikap yang nyata.

"Ralatan PDIP harus dengan tindakan. Jangan cuma ralat-ralat saja," harapnya.

Caleg Partai Berkarya digrebek saat selingkuhi perempuan bersuami
Saudi pertimbangkan usulan Kemenag terkait jalur cepat haji
IHSG berpeluang menguat hari ini
Membangun infrastruktur tanpa utang, pelajaran untuk Sandi dan Sri
PKB prioritaskan honorer ketimbang kenaikan gaji PNS
Jokowi: Indonesia butuh kritik berbasis data, bukan pembodohan
Sandiaga ingin bangun infrastruktur tanpa utang, ini kata Fadli Zon
Fadli Zon: Tjahjo sebaiknya mundur jika tak bisa urus e-KTP
Fadli Zon ajak anggota parlemen lawan korupsi
BPN: Pindah ke Jateng terobosan brilian
Pimpinan DPR: HAM dan Demokrasi era Jokowi alami kemunduran
Saham Wallstret ditutup menguat sementara saham Eropa melemah
DPR RI kagumi perjuangan Azerbaijan raih kemerdekaan
Kemiskinan ditarget turun 9,5% hingga 9%
DPR RI sambut baik kedatangan parlemen Kuwait
Fetching news ...