Ideas Law

Menolak pengesahan RKUHP

REPORTED BY: Dhuha Hadiansyah

Menolak pengesahan RKUHP

Pada hari ini, Rabu (14/02/2018) rencananya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai RKUHP tersebut adalah sebuah kemunduran dalam demokrasi bangsa Indonesia, pasalnya beberapa revisi yang dilakukan dalam RKUHP mengekang hak kebebasan masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara. 

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menguraikan 7 persoalan dalam RKUHP, yakni:

(1) RKUHP berperspektif pemenjaraan dan sangat represif membuka ruang kriminalisasi melebihi KUHP produk kolonial (over-criminalization);

(2) RKUHP belum berpihak pada kelompok rentan, utamanya anak dan perempuan;

(3) RKUHP mengancam program pembangunan pemerintah, utamanya program kesehatan, pendidikan, ketahanan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat; 

(4) RKUHP mengancam kebebasan berekspresi dan memberangus proses berdemokrasi; 

(5) RKUHP memuat banyak pasal karet dan tak jelas yang mendorong praktik kriminalisasi, termasuk intervensi terhadap ruang privat warga;

(6) RKUHP mengancam eksistensi lembaga independen;

(7) berdasarkan enam poin permasalahan yang terlah disebutkan di atas, telah nyata terlihat bahwa RKUHP dibahas tanpa melibatkan sektor kesehatan masyarakat, sosial, perencanaan pembangunan, pemasyarakatan, dan sektor-sektor terkait lainnya.

Selain itu, Komnas Perempuan menganggap bahwa RKUHP sangat bermasalah baik secara tata bahasa maupun logika. Perluasan makna zina dan pencabulan pada pasal 484 ayat 1 huruf e, pasal 484 ayat 2, pasal 490 ayat 2, pasal 496 dan pasal 498 ayat 2 berpotensi membuat posisi perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok minoritas seksual semakin rentan di hadapan hukum. Pengaturan pasal perzinaan dan samen leven tanpa pertimbangan yang matang berpotensi membahayakan 40 hingga 50 juta masyarakat adat dan 55% pasangan menikah di rumah tangga miskin yang selama ini kesulitan memiliki dokumen perkawinan resmi.

Berdasarkan catatan  Institute for Criminal Justice Reform (ICJR, 2018), kriminalisasi hubungan privat di luar ikatan perkawinan berpotensi meningkatkan angka perkawinan yang sudah dialami 25% anak perempuan di Indonesia.

Sementara itu, Jurnal Perempuan berpandangan bahwa bab kesusilaan dalam RKUHP perlu ditinjau ulang dengan memerhatikan suara dan pengalaman perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok minoritas.

“Artinya ukuran kesusilaan yang digunakan dalam KUHP hendaknya tidak bias jenis kelamin, kelas, agama/kepercayaan, dan usia. Selain itu, tindak perkosaan dan perbuatan cabul hendaknya dipandang sebagai bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan sehingga ukuran kesusilaan tidak dijadikan sebagai dasar pengaturan,” kata Andi Misbahul Pratiwi, anggota tim Redaksi Jurnal Perempuan, kemarin.

Para aktivis mengajak masyarakat untuk menolak RKUHP tersebut dengan menandatangani petisi di laman:   

https://www.change.org/p/komisi-iii-dpr-ri-bambangsoesatyo-tolak-rkuhp-yg-kriminalisasi-perempuan-anak-masyarakat-adat-kelompok-marjinal 

 

Politisi terima uang transfer untuk pindah partai harus lapor KPK
Riza Chalid penampakan di acara NasDem, sudah aman?
Golkar ngotot daftarkan caleg mantan napi korupsi
Nikmati empat hari Festival Bunaken
Film ’22 Menit’ hadir di Anugrah Jurnalistik Polri 2018
Etika politik dan pindah partai
Dukung pilkada damai, Polri gelar Anugrah Jurnalistik 2018
Jokowi belum temukan solusi akurkan SBY-Megawati
KPK buru tangan kanan Bupati Labuhanbatu
Kemesraan TNI-Polri tak boleh hanya di mulut
Meski kalah, Sudirman Said juara dalam penggelontoran uang untuk iklan
Uang transfer dari Nasdem untuk Lucky Hakim Rp2 milyar
Bamsoet prediksi Demokrat bergabung dengan Gerindra di Pilpres 2019
Api Asian Games siap diarak
SBY masuk RS, pertemuan dengan Prabowo ditunda
Fetching news ...